Pemerintahan

1 . LATAR BELAKANG

Kabupaten Mappi merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua — yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) dengan cakupan wilayah pada tahap awal pembentukkan secara administratif mencakup distrik Haju, Nambioman Bapai, Edera, Assue, Citak Mitak, dan Obaa. Penetapan sedemikian selain didasarkan pada kesepakatan formal pembentukkan dan pemekaran wilayah Kabupaten baru, juga mempertimbangkan aspek historis yaitu didasarkan pada cakupan wilayah pembangunan yang dirintis oleh misionaris Gereja Katolik yang pertama masuk di Mappi pada tahun 1937. Sementara itu, dari sisi pandang sosio-kultural masyarakat adat Mappi, dikenal pula cakupan wilayah yang disebut sebagai ’Wilayah Kebudayaan Mappi’ yang terbentang mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Merauke (Sungai Digoel dan kawasan Muara Digoel) sampai dengan sebagian wilayah di perbatasan Kabupaten Asmat, Bovendigoel, dan Merauke.

Perencanaan dan pembangunan di Mappi — yang kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Mappi, yaitu wilayah administratif pemerintah yang lebih rendah dari kabupaten dan lebih tinggi dari distrik — sampai dengan periode 1950-an dilakukan oleh Pemerintah Belanda, yang mendorong pembangunan dan pengembangan Mappi terutama untuk pengembangan kawasan perkebunan karet dan kelapa. Kemudian, pada periode 1970-an sampai dengan 1990-an, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Wilayah Kabupaten Mappi relatif cukup luas, ditinjau dari aspek hukum formal maupun aspek hukum adat, sehingga dalam usia pemerintahan yang relatif masih muda, hasil perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan belum menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Pelaksanaan pembangunan masih cenderung sporadis dan tertuju pada kawasan-kawasan yang relatif mudah diakses. Kemajuan pelaksanaan pembangunan yang dirintis sejak awal periode terbentuknya Kabupaten Mappi (2002) sampai dengan awal periode pemerintahan definitif pertama (2007) relatif belum menunjukkan dampak dan manfaat nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah maupun kondisi masyarakat pada umumnya.

Proses pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum menunjukan proses dan hasil pembangunan yang memadai. Dasar pembentukan dan penetapan wilayah yang dilandasi oleh tatanan wilayah hukum adat, merupakan salah satu kekuatan filosofis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mappi. Selain itu, keragaman budaya (adat istiadat) maupun ketersediaan sumber daya alam (sungai-sungai, rawa-rawa, hutan, mineral), merupakan kekuatan material yang akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mappi. Upaya pengelolaan kekuatan-kekuatan tersebut pada saat ini masih belum dimaksimalkan melalui perencanaan yang sistematis dan terukur, sehingga kinerja pembangunan belum seutuhnya menunjukkan orientasi pada tujuan mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mappi. Kondisi sedemikian merupakan gambaran faktual bahwa aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik, pemerintahan, dan hukum masih menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Mappi.

Pembangunan di Kabupaten Mappi pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberi harapan yang lebih cerah bagi masyarakat asli papua maupun masyarakat umum di papua. Kondisi tersebut merupakan kristalisasi dari arah dan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik sekaligus menunjang terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.

 

2 . WILAYAH PEMERINTAHAN

Sebagai salah satu daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, pada awal pembentukannya Kabupaten Mappi mencakup 6 (enam) wilayah distrik, yaitu distrik Haju, Nambioman Bapai, Edera, Assue, Citak Mitak, dan Obaa. Seiring perkembangan penyelenggaraan pembangunan, maka pada tahun 2007 (ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 7 Tahun 2006) dilakukan pemekaran wilayah distrik menjadi 10 (sepuluh) distrik yang membawahkan 136 Kampung dan 1 Kelurahan, yang terdiri dari Distrik Nambioman Bapai (mencakup 13 kampung), Distrik Edera (mencakup 17 kampung dan 1 kelurahan), Distrik Obaa (mencakup 17 kampung), Distrik Haju (18 kampung), Distrik Assue (mencakup 15 kampung), Distrik Citak Mitak (mencakup 13 kampung), Distrik Kaibar (mencakup 11 kampung), Distrik Passue (mencakup 10 kampung), Distrik Minyamur (mencakup 10 kampung), dan Distrik Venaha (mencakup 12 kampung).

Klasifikasi kampung-kampung yang berada di wilayah di Kabupaten Mappi secara kualifikasi sejumlah 73 kampung merupakan kampung  swadaya62 kampung merupakan kampung swakarya, dan 2 kampung berstatus swasembada (Kelurahan Bade yang terletak di Distrik Edera dan Kampung Kepi di Distrik Obaa).

Sejalan dengan perkembangan era tata pemerintahan di Kabupaten Mappi, pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 yang mengukuhkan terbentuknya 5 (lima) distrik baru di Kabupaten Mappi yang merupakan hasil pemekaran dari 3 (tiga) distrik lama. Dengan demikian, mulai tahun 2010 di Kabupaten Mappi telah terbentuk sejumlah 15 (lima belas) distrik dengan rincian seperti disajikan pada Tabel-1.

Tabel-1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi

No. Distrik Ibukota Jumlah Kampung / Kelurahan Keterangan
1. SYACHAME Asset 6 Kampung Perda No. 3/2009
2. BAMGI Yeloba 5 Kampung Perda No. 3/2009
3. YAKOMI Yame 5 Kampung Perda No. 3/2009
4. EDERA Bade 6 Kmp + 1 Kel  
5. VENAHA Sahapikya 7 Kampung Perda No. 7/2006
6. NAMBIOMAN BAPAI Mur 14 Kampung  
7. MINYAMUR Kabe 10 Kampung Perda No. 7/2006
8. OBAA Kepi 17 Kampung  
9. PASSUE Kotiak 10 Kampung Perda No. 7/2006
10. HAJU Yagatzu 18 Kampung  
11. ASSUE Eci 15 Kampung  
12. CITAK MITAK Senggo 7 Kampung  
13. KAIBAR Amazu 6 Kampung Perda No. 7/2006
14. PASSUE BAWAH Wonggi 6 Kampung Perda No. 3/2009
15. TI-ZAIN Kumaban 5 Kampung Perda No. 3/2009
Jumlah   137  

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber data, 2011